BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN
A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu
Sistem fiskal, secara umum, mengatur dua sisi: bagaimana negara mengumpulkan pendapatan dan bagaimana negara membelanjakannya. Dalam kerangka Pancasila, sistem fiskal dirancang untuk mewujudkan sila kelima—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—lewat instrumen seperti pajak progresif, subsidi, dan belanja publik yang diarahkan pada pemerataan.
Islam punya sistem fiskal sendiri yang sudah berkembang sejak masa awal, dengan instrumen yang lebih beragam dari sekadar pajak. Ada zakat sebagai kewajiban tetap bagi muslim yang mampu, ada kharaj (pajak atas tanah pertanian yang dikuasai negara), jizyah (pungutan bagi warga non-muslim di negara Islam sebagai kompensasi perlindungan), serta berbagai bentuk pengeluaran negara yang diatur lewat lembaga bait al-mal atau kas negara.
Perbedaan mendasar antara dua sistem ini terletak pada sifat kewajibannya. Pajak dalam sistem konvensional maupun dalam kerangka fiskal Pancasila bersifat wajib berdasarkan hukum positif, ditetapkan lewat proses politik dan legislasi. Zakat bersifat wajib berdasarkan syariah bagi umat Islam, dengan ketentuan nisab dan haul yang sudah baku, tidak bergantung pada kebijakan politik yang bisa berubah-ubah.
Titik temunya terletak pada tujuan akhir keduanya: sama-sama diarahkan untuk membiayai kepentingan publik dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pajak dalam sistem Pancasila diarahkan membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain yang manfaatnya dirasakan seluruh warga negara. Zakat dalam Islam diarahkan membiayai delapan golongan penerima yang sudah ditentukan, dengan penekanan khusus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan. Keduanya, meski berbeda sumber kewajiban dan mekanisme penyalurannya, sama-sama berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang mencegah kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu.
B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim namun berkonstitusi Pancasila yang mengakomodasi seluruh agama, menghadapi situasi khas: warga negara muslim yang mampu secara ekonomi dikenai dua kewajiban fiskal sekaligus—pajak sebagai kewajiban kepada negara, dan zakat sebagai kewajiban kepada Allah yang penyalurannya diatur lewat mekanisme syariah.
Dualisme ini kadang dipandang sebagai beban ganda, terutama oleh kalangan yang belum memahami perbedaan fungsi keduanya. Pajak (dharibah dalam istilah fiqh) dipungut negara untuk membiayai fungsi-fungsi umum pemerintahan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama—pertahanan, penegakan hukum, infrastruktur dasar, dan administrasi publik. Zakat, sebaliknya, adalah ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang secara spesifik hanya diwajibkan bagi muslim, dengan sasaran penyaluran yang juga spesifik sesuai delapan asnaf.
Untuk mengurangi beban ganda ini sekaligus mendorong kepatuhan zakat, Indonesia sudah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak terutang secara langsung), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana negara berkonstitusi Pancasila mengakomodasi kewajiban syariah tanpa memaksakan sistem itu kepada warga negara nonmuslim, sekaligus meringankan sebagian beban fiskal bagi muslim yang taat membayar zakat.
Dualisme ini sebenarnya bisa dilihat sebagai kekayaan sistem, bukan sekadar beban administratif. Jika dikelola dengan baik, pajak dan zakat bisa saling melengkapi: pajak membiayai layanan publik universal yang dinikmati semua warga negara, sementara zakat memberi sentuhan afirmatif tambahan khusus bagi kelompok mustadh'afin di kalangan umat Islam yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau program bantuan sosial berbasis pajak. Tantangannya terletak pada koordinasi kelembagaan—memastikan program dari Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga pengelola zakat seperti Baznas tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan sinkron dalam menyasar kelompok yang sama-sama membutuhkan.
C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan
Bait al-mal, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah lembaga yang mengelola seluruh harta negara—baik yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah (harta rampasan perang), maupun sumber pendapatan negara lainnya—untuk kemudian dibelanjakan bagi kemaslahatan publik. Prinsip dasar pengelolaan bait al-mal menekankan bahwa harta yang terkumpul bukan milik penguasa secara pribadi, melainkan amanah yang harus disalurkan secara adil dan transparan.
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia, secara fungsi, punya kemiripan struktural dengan bait al-mal—mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber (pajak, penerimaan bukan pajak, hibah) untuk kemudian dibelanjakan bagi kepentingan publik. Namun untuk benar-benar mencerminkan semangat keadilan sebagaimana dicita-citakan bait al-mal maupun Pancasila, APBN perlu dievaluasi dari beberapa sisi.
Pertama, soal keberpihakan alokasi anggaran. APBN yang berkeadilan seharusnya mengalokasikan porsi yang memadai untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil—pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial—bukan sekadar mengejar pertumbuhan lewat proyek infrastruktur besar yang manfaatnya lebih dulu dinikmati kalangan menengah-atas. Kedua, soal transparansi dan akuntabilitas. Prinsip bait al-mal menekankan pertanggungjawaban penguasa dalam mengelola harta publik, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang mensyaratkan laporan keuangan negara yang bisa diaudit dan diakses publik. Ketiga, soal keberlanjutan fiskal. Bait al-mal tradisional menghindari pembiayaan berbasis utang berbunga, sementara APBN modern masih sangat bergantung pada penerbitan surat utang negara yang sebagian menggunakan skema konvensional berbasis bunga, meski porsi surat berharga syariah negara (sukuk) terus berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sesuai prinsip syariah.
Mendekatkan APBN pada semangat bait al-mal yang berkeadilan berarti terus mendorong tiga hal ini secara konsisten: alokasi yang lebih berpihak pada rakyat kecil, transparansi pengelolaan yang lebih kuat, dan pengurangan ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga lewat perluasan instrumen fiskal syariah.
D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi
Kemiskinan dan ketimpangan adalah dua persoalan yang saling berkaitan namun tidak sepenuhnya sama. Kemiskinan mengukur kondisi absolut—seseorang tidak punya cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan mengukur kondisi relatif—jarak antara yang kaya dan yang miskin, yang bisa saja melebar meski tingkat kemiskinan absolut menurun.
Instrumen fiskal konvensional seperti pajak progresif dan bantuan sosial tunai sudah lama digunakan untuk menangani kedua persoalan ini, dengan hasil yang beragam tergantung konsistensi kebijakan dan efektivitas implementasi di lapangan. Instrumen fiskal Islam menawarkan tambahan alat yang bisa memperkuat upaya ini secara integratif, bukan menggantikan instrumen konvensional yang sudah ada.
Zakat, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, secara langsung menyasar delapan golongan yang mencakup fakir dan miskin sebagai prioritas utama penerima. Bedanya dengan bantuan sosial konvensional, zakat punya basis kewajiban keagamaan yang membuat sumber pendanaannya relatif stabil selama kesadaran masyarakat terus dijaga, tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi anggaran negara yang bisa berubah sesuai prioritas politik tahunan.
Wakaf produktif, seperti dibahas di Bab 10, menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dibanding bantuan tunai sesaat—menciptakan aset produktif yang manfaatnya terus mengalir dalam jangka panjang, bukan sekadar transfer yang habis setelah diterima. Qardhul hasan, pinjaman tanpa bunga yang biasa disalurkan lewat lembaga keuangan mikro syariah, memberi jalan keluar bagi kelompok miskin yang butuh modal usaha tapi tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman konvensional.
Pendekatan integratif berarti menggabungkan seluruh instrumen ini—pajak progresif, bantuan sosial, zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah—dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat, bukan berjalan terpisah tanpa koordinasi. Misalnya, data penerima bantuan sosial pemerintah bisa disinkronkan dengan data mustahik zakat agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, sementara program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif bisa diarahkan melengkapi program pengentasan kemiskinan pemerintah yang sudah berjalan.
E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah frasa dari Al-Qur'an surat Saba ayat 15, sering diterjemahkan sebagai "negeri yang baik dengan naungan ampunan Tuhan." Frasa ini kerap dijadikan cita-cita ideal sebuah negara yang makmur secara materi sekaligus diberkahi secara spiritual—kombinasi kesejahteraan duniawi dan keridhaan ilahi yang berjalan beriringan.
Mewujudkan cita-cita ini lewat sistem fiskal berarti membangun kebijakan yang tidak semata mengejar angka pertumbuhan ekonomi atau penerimaan negara, melainkan juga memperhatikan dimensi keberkahan—apakah kebijakan fiskal yang dijalankan benar-benar membawa manfaat luas, dijalankan dengan cara yang jujur dan transparan, serta tidak menzalimi kelompok tertentu demi keuntungan kelompok lain.
Secara konkret, konstruksi sistem fiskal berbasis nilai ini membutuhkan beberapa elemen. Pertama, kebijakan penerimaan negara yang adil—pajak yang progresif dan tidak membebani kelompok berpenghasilan rendah secara tidak proporsional, serta optimalisasi zakat dan instrumen fiskal Islam lain sebagai pelengkap penerimaan negara dari sektor nonpajak. Kedua, kebijakan belanja yang berorientasi kemaslahatan jangka panjang—investasi di pendidikan dan kesehatan yang membangun kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar belanja yang memberi dampak politik jangka pendek. Ketiga, tata kelola fiskal yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan anggaran, karena keberkahan sebuah sistem fiskal sangat bergantung pada kejujuran dalam pengelolaannya—harta yang dikumpulkan dan dibelanjakan dengan cara yang curang tidak akan membawa keberkahan meski secara nominal jumlahnya besar.
Baldatun thayyibatun bukan sekadar slogan retorik, melainkan tolok ukur yang bisa dipakai mengevaluasi kebijakan fiskal secara lebih holistik: bukan hanya bertanya apakah kebijakan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga apakah kebijakan ini dijalankan dengan adil, jujur, dan membawa maslahat yang dirasakan luas oleh rakyat, sesuai semangat yang juga terkandung dalam sila kelima Pancasila.
F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais
Reformasi fiskal yang dimaksud di sini bukan sekadar perubahan teknis pada struktur pajak atau alokasi belanja, melainkan pergeseran paradigma yang lebih mendasar: dari negara yang sekadar mengelola anggaran secara teknokratis, menuju negara kesejahteraan yang secara sadar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai kerangka etis pengambilan keputusan fiskal.
Beberapa arah reformasi yang relevan untuk mewujudkan cita-cita ini meliputi penguatan basis penerimaan negara lewat optimalisasi zakat dan wakaf secara lebih profesional, sebagaimana dibahas di bagian-bagian sebelumnya, sehingga instrumen ini benar-benar berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan, bukan sekadar pelengkap simbolis. Selain itu, perluasan instrumen pembiayaan negara berbasis syariah seperti sukuk negara perlu terus didorong sebagai alternatif yang mengurangi ketergantungan pada utang berbunga, sekaligus membuka partisipasi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah dalam pembangunan nasional.
Reformasi juga perlu menyentuh sisi belanja negara, dengan mendorong redistribusi anggaran yang lebih berpihak pada kelompok mustadh'afin—penguatan program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan data zakat, perluasan akses pembiayaan mikro syariah bagi UMKM, serta investasi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan yang jadi fondasi keluarnya masyarakat dari lingkaran kemiskinan antar-generasi.
Yang tidak kalah penting, reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais membutuhkan penguatan kelembagaan—memastikan lembaga pengelola zakat, wakaf, dan keuangan syariah lainnya punya tata kelola yang profesional, akuntabel, dan mampu bersinergi dengan lembaga fiskal negara yang sudah ada, bukan berjalan sebagai entitas terpisah yang tumpang tindih. Reformasi semacam ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena menyangkut perubahan struktur kelembagaan, regulasi, dan bahkan cara pandang masyarakat terhadap kewajiban fiskal mereka. Namun arah reformasi ini penting untuk terus didorong secara konsisten, karena di sanalah cita-cita negara kesejahteraan yang adil secara sosial dan diberkahi secara spiritual—sebagaimana terkandung dalam gagasan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—punya peluang nyata untuk diwujudkan.
Komentar
Posting Komentar