BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI
A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan tiga hal: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga prinsip ini sudah dibahas dari berbagai sudut sepanjang buku ini, dari Bab 4 hingga Bab 8.
Sinergi konstitusional antara pasal ini dengan prinsip ekonomi Islam terlihat pada tiga titik yang saling berkaitan. Asas kekeluargaan dalam pasal 33 ayat 1 punya kedekatan langsung dengan konsep ta'awun dan syirkah yang dibahas di Bab 3 dan Bab 8—usaha bersama yang mengutamakan kerja sama, bukan persaingan tanpa batas. Penguasaan negara atas cabang produksi vital sejalan dengan konsep kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah) dalam fikih klasik yang dibahas di Bab 7, di mana sumber daya strategis tidak boleh dimonopoli individu. Penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan konsep amanah dalam pengelolaan harta, di mana negara berperan sebagai pemegang amanah publik, bukan pemilik mutlak.
Sinergi ini bukan kebetulan sejarah semata. Para perumus UUD 1945, termasuk Mohammad Hatta yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, memang menimba inspirasi dari berbagai sumber, termasuk nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal yang sudah dibahas di Bab 3. Hatta secara eksplisit menolak baik kapitalisme liberal maupun sosialisme kolektivis, mengarah pada rumusan yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kekeluargaan.
Implikasi praktis dari sinergi ini adalah bahwa regulasi ekonomi syariah di Indonesia tidak perlu dipandang sebagai sistem hukum asing yang ditempelkan pada konstitusi sekuler. Sebaliknya, regulasi tersebut bisa diposisikan sebagai penjabaran lebih konkret dari semangat pasal 33 yang sudah ada sejak awal kemerdekaan, sebagaimana sudah ditegaskan di Bab 7.
B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan
Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia berjalan bertahap selama beberapa dekade. Titik awal signifikan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1991 sebagai bank syariah pertama, diikuti Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang memberi payung hukum khusus bagi industri perbankan syariah, terpisah dari undang-undang perbankan konvensional. Perkembangan berlanjut dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 Tahun 2008, dan berbagai peraturan turunan yang terus diperbarui.
Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal secara bertahap bagi produk yang beredar di Indonesia, sebagaimana disinggung di Bab 8. Regulasi ini menandai pergeseran dari sertifikasi halal yang sifatnya sukarela menjadi kewajiban yang diatur negara, sejalan dengan agenda pengembangan industri halal nasional.
Tantangan regulasi yang masih dihadapi cukup beragam. Pertama, fragmentasi kelembagaan pengawas—perbankan syariah diawasi Otoritas Jasa Keuangan, zakat diawasi Kementerian Agama dan BAZNAS, wakaf diawasi Badan Wakaf Indonesia, masing-masing dengan kerangka hukum dan standar pelaporan yang berbeda, sebagaimana disinggung soal tantangan integrasi di Bab 12. Kedua, konsistensi penegakan regulasi antara pusat dan daerah, mengingat sebagian implementasi kebijakan seperti sertifikasi halal bergantung pada kapasitas dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak merata.
Ketiga, harmonisasi antara regulasi ekonomi syariah dengan kerangka hukum ekonomi konvensional yang sudah lebih dulu mapan, terutama soal penyelesaian sengketa. Pengadilan Agama diberi kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, namun kapasitas hakim dan infrastruktur pendukung di bidang ini masih terus dibangun. Keempat, kecepatan regulasi dalam merespons inovasi, terutama di bidang fintech syariah dan instrumen keuangan digital berbasis syariah yang berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan regulator menyusun aturan main yang memadai.
C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah
Dharuriyat, dalam kerangka maqashid syariah yang sudah disinggung di Bab 8 dan 13, merujuk pada kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia secara mendasar—pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Fikih klasik menempatkan pemenuhan dharuriyat sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dijamin, dengan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama ketika mekanisme sosial biasa tidak mencukupi.
Konstitusi Indonesia punya amanat yang sejalan lewat pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal ini, dibaca bersama pasal 33 yang sudah dibahas di bagian A, menempatkan negara sebagai penjamin utama kebutuhan dasar warga negara, bukan sekadar pengatur pasar yang membiarkan kebutuhan pokok tunduk sepenuhnya pada mekanisme harga.
Sinergi antara amanat konstitusi dan syariah dalam menjamin dharuriyat terlihat pada beberapa program konkret. Program bantuan pangan dan subsidi kebutuhan pokok yang dijalankan pemerintah punya semangat yang sama dengan zakat fitrah dan zakat mal yang diarahkan untuk fakir miskin, sebagaimana dibahas di Bab 11 dan 12. Program Jaminan Kesehatan Nasional lewat BPJS Kesehatan sejalan dengan penjagaan jiwa dalam maqashid syariah. Program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejalan dengan pemenuhan kebutuhan papan sebagai bagian dharuriyat.
Tantangan yang muncul adalah soal keberlanjutan pembiayaan. Menjamin dharuriyat bagi seluruh rakyat membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan, sementara sumber pembiayaan negara terbatas pada penerimaan pajak dan utang. Di titik inilah integrasi dengan instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf produktif, sebagaimana dibahas panjang di Bab 10 hingga 12, bisa memperkuat kapasitas negara menjamin dharuriyat tanpa sepenuhnya membebani APBN konvensional.
D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan
Kebijakan industri halal nasional, sebagaimana sudah disinggung di Bab 8 dan 13, sudah bergerak dari sekadar isu keagamaan menjadi agenda pembangunan ekonomi yang lebih luas. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang disusun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menempatkan industri halal sebagai salah satu pilar utama, mencakup sektor makanan minuman, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi, hingga energi terbarukan.
Sebagai agenda pembangunan, kebijakan industri halal punya beberapa dimensi kebijakan yang saling terkait. Dimensi regulasi mencakup penguatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang mengelola sertifikasi halal secara nasional, termasuk percepatan sertifikasi bagi pelaku UMKM lewat skema self-declare yang lebih sederhana dibanding sertifikasi reguler. Dimensi infrastruktur mencakup pembangunan kawasan industri halal terpadu yang menyediakan fasilitas produksi, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi standar halal dari hulu ke hilir.
Dimensi sumber daya manusia mencakup pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan tinggi yang mendukung ekosistem industri halal, termasuk pelatihan auditor halal dan penyelia halal internal perusahaan. Dimensi pembiayaan mencakup penyediaan skema pembiayaan syariah khusus bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke ekosistem industri halal, sebagaimana disinggung di Bab 8 soal peluang integrasi dengan keuangan syariah.
Sebagai agenda pembangunan, kebijakan ini juga perlu diukur dengan indikator yang jelas: pertumbuhan ekspor produk halal, jumlah UMKM yang tersertifikasi, kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto, serta posisi Indonesia dalam indeks ekonomi syariah global yang dirilis berbagai lembaga internasional. Tanpa indikator yang terukur, kebijakan industri halal berisiko berhenti sebagai wacana normatif tanpa dampak ekonomi yang bisa dievaluasi secara objektif.
E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif
Empat lembaga ini punya peran berbeda namun saling terkait dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional, dan koordinasi di antara mereka menjadi kunci mewujudkan sistem integratif yang dibahas sepanjang buku ini.
Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah seperti asuransi syariah dan pembiayaan syariah. Peran OJK penting dalam memastikan lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan prinsip bagi hasil secara substantif, bukan sekadar mengganti label sebagaimana dikritik di Bab 10. OJK juga bertanggung jawab menyusun roadmap pengembangan keuangan syariah nasional yang terintegrasi dengan agenda pembangunan ekonomi syariah secara keseluruhan.
Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, termasuk mengembangkan instrumen kebijakan moneter syariah seperti yang dibahas di Bab 10. Bank Indonesia juga aktif dalam pengembangan pasar uang antarbank syariah dan instrumen likuiditas syariah yang mendukung operasional perbankan syariah sehari-hari.
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan zakat nasional, baik yang dikumpulkan lembaga pemerintah maupun lembaga amil zakat swasta yang sudah mendapat izin. Tantangan BAZNAS mencakup optimalisasi penghimpunan zakat yang masih jauh dari potensi ideal, sebagaimana disinggung di Bab 12, serta memastikan penyaluran zakat berjalan produktif dan tepat sasaran.
BWI (Badan Wakaf Indonesia) bertugas mengembangkan perwakafan nasional, termasuk mendorong wakaf produktif sebagaimana dibahas di Bab 12, serta melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan atau sengketa kepemilikan yang masih sering terjadi di berbagai daerah.
Reformasi kelembagaan yang dibutuhkan mengarah pada penguatan koordinasi lintas lembaga ini lewat forum bersama yang lebih formal dan berkelanjutan, bukan sekadar pertemuan insidental. Sinkronisasi data antara BAZNAS dan program bantuan sosial pemerintah, sebagaimana disinggung di Bab 11, membutuhkan payung koordinasi yang jelas. Integrasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan pengembangan instrumen keuangan sosial BAZNAS dan BWI, misalnya lewat pengembangan cash waqf linked sukuk yang melibatkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga sudah mulai berjalan, meski masih perlu diperluas ke berbagai instrumen lain.
Pada akhirnya, ekosistem integratif yang dicita-citakan sepanjang buku ini—menyatukan nilai Pancasila dan Islam dalam satu sistem ekonomi yang koheren—hanya bisa terwujud jika kelembagaan yang menopangnya benar-benar bersinergi, bukan berjalan sebagai silo-silo terpisah yang kebetulan berbagi wilayah kerja yang sama.
Komentar
Posting Komentar