BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER
A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam
Materialisme menempatkan kepemilikan materi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup. Hedonisme menempatkan kenikmatan sesaat sebagai tujuan tertinggi tindakan manusia. Individualisme ekstrem menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Ketiga paham ini, meski lahir dari konteks pemikiran Barat yang berbeda-beda, sering menyatu dalam praktik ekonomi modern dan menggerus nilai-nilai yang sudah dibahas sepanjang buku ini—ta'awun, gotong royong, dan asas kekeluargaan.
Gejala krisis moral ekonomi ini terlihat dalam berbagai bentuk konkret. Konsumsi berlebihan yang didorong iklan dan media sosial membuat generasi muda mengukur harga diri lewat barang yang dimiliki, bukan lewat kontribusi atau karya. Budaya kerja yang semata mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial melahirkan praktik bisnis yang mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Korupsi yang masih marak di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis mencerminkan individualisme ekstrem yang menempatkan keuntungan pribadi di atas amanah publik.
Nilai Pancasila dan Islam yang sudah dibahas sejak Bab 3 sebenarnya menawarkan penawar langsung terhadap krisis ini. Sila kedua Pancasila menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai fondasi relasi antarmanusia, bukan sekadar transaksi untung-rugi. Islam menempatkan harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana dibahas di Bab 7, bukan tujuan akhir yang dikejar tanpa batas. Konsep zuhud dalam Islam tidak berarti menolak kekayaan, melainkan menempatkan kekayaan pada posisi yang proporsional, tidak menjadi obsesi yang mengalahkan nilai-nilai spiritual dan sosial.
Krisis moral ekonomi ini tidak bisa diselesaikan semata lewat regulasi atau kebijakan fiskal yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Regulasi bisa mengatur perilaku dari luar, tapi perubahan nilai yang mendasar membutuhkan pendidikan yang menanamkan karakter sejak dini, sebuah tema yang menjadi fokus bagian-bagian berikutnya dalam bab ini.
B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan
Akhlaq al-karimah, atau akhlak mulia, merujuk pada perilaku terpuji yang menjadi tuntunan dalam Islam—kejujuran, amanah, keadilan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks pendidikan ekonomi, akhlaq al-karimah bukan sekadar pelajaran moral terpisah dari materi ekonomi, melainkan harus terintegrasi langsung dalam cara mengajarkan konsep-konsep ekonomi itu sendiri.
Pendidikan ekonomi konvensional sering terjebak mengajarkan teori ekonomi sebagai ilmu yang bebas nilai—memaksimalkan keuntungan dianggap rasional tanpa mempertanyakan dampak moral dari keputusan tersebut. Pendidikan ekonomi berkarakter menawarkan pendekatan berbeda: setiap konsep ekonomi yang diajarkan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, selalu dikaitkan dengan pertanyaan etis—apakah cara memperoleh keuntungan ini adil bagi semua pihak yang terlibat, apakah keputusan bisnis ini mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat luas dan lingkungan.
Jiwa kebangsaan yang dimaksud di sini merujuk pada kesadaran bahwa aktivitas ekonomi individu punya kaitan dengan nasib bangsa secara keseluruhan, sebagaimana sudah ditelusuri akarnya di Bab 3 lewat pembahasan kebangkitan nasional. Mahasiswa ekonomi perlu memahami bahwa keputusan bisnis mereka kelak, baik sebagai pengusaha, birokrat, atau profesional keuangan, punya konsekuensi terhadap kemandirian ekonomi bangsa, sebagaimana dibahas lewat konsep izzah di Bab 9.
Praktik pendidikan karakter semacam ini bisa diwujudkan lewat metode pengajaran yang melibatkan studi kasus nyata—menganalisis skandal keuangan yang lahir dari keserakahan, membandingkan model bisnis yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dengan model bisnis yang membangun keberlanjutan jangka panjang, atau mengajak mahasiswa terlibat langsung dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran, bukan sekadar kegiatan pengabdian yang terpisah dari kurikulum akademik.
C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia
Kurikulum ekonomi integratif berusaha menggabungkan teori ekonomi konvensional yang sudah mapan secara akademik dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai Pancasila yang sudah dibahas sepanjang buku ini, bukan mengajarkan keduanya sebagai mata kuliah terpisah yang tidak saling terhubung.
Struktur kurikulum integratif idealnya dibangun dalam beberapa lapis. Lapis fondasi mencakup pengantar ekonomi mikro dan makro konvensional yang tetap perlu dikuasai mahasiswa untuk memahami logika pasar dan kebijakan ekonomi modern, dipadukan dengan pengantar ekonomi Islam yang membahas prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir sebagaimana dibahas di Bab 9. Lapis penerapan mencakup mata kuliah yang secara eksplisit membandingkan dan mengintegrasikan kedua kerangka ini—perbankan dan keuangan syariah, fiskal dan moneter Islam, manajemen zakat dan wakaf, sebagaimana dibahas di Bab 10 hingga 12.
Lapis kontekstual mencakup mata kuliah yang menempatkan ekonomi Islam dalam konteks Indonesia secara spesifik—sejarah ekonomi Nusantara sebagaimana dibahas di Bab 3, hukum ekonomi syariah dalam kerangka konstitusi sebagaimana dibahas di Bab 14, dan studi perbandingan dengan model ekonomi alternatif dunia sebagaimana dibahas di Bab 13. Lapis praktik mencakup magang di lembaga keuangan syariah, BAZNAS, BWI, atau BMT, memberi mahasiswa pengalaman langsung menerapkan teori yang dipelajari di kelas.
Program studi Perbankan Syariah, seperti yang sedang ditempuh banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, idealnya tidak hanya mengajarkan aspek teknis perbankan syariah semata—akad, produk, dan regulasi—melainkan juga menanamkan pemahaman filosofis mengapa sistem ini dibangun di atas prinsip berbeda dari perbankan konvensional, sebagaimana sudah ditelusuri dari Bab 4 hingga 7. Tanpa fondasi filosofis ini, lulusan berisiko menguasai teknis perbankan syariah tanpa memahami nilai-nilai yang mendasarinya, sehingga rentan mereduksi praktik syariah sekadar menjadi kredit konvensional berlabel syariah, sebagaimana dikritik di Bab 10.
D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi
Ketiga jenis lembaga pendidikan ini punya peran berbeda namun saling melengkapi dalam mencetak sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkualitas.
Pesantren, sebagaimana disinggung perannya dalam sejarah ekonomi kerakyatan di Bab 3, sejak lama berfungsi ganda sebagai pusat pendidikan agama sekaligus pusat aktivitas ekonomi lokal. Peran pesantren dalam pembentukan SDM ekonomi terletak pada kemampuannya menanamkan fondasi akhlak dan pemahaman fikih muamalah secara mendalam sejak usia dini, sebuah fondasi yang sering tidak diperoleh mahasiswa yang baru mengenal ekonomi syariah di bangku kuliah. Beberapa pesantren modern bahkan sudah mengembangkan unit usaha dan koperasi santri sebagai laboratorium praktik langsung ekonomi syariah, melatih santri mengelola usaha sejak dini dengan bimbingan nilai-nilai syariah yang kuat.
Perguruan tinggi Islam, termasuk UIN, IAIN, dan STAIN yang tersebar di berbagai daerah, mengambil peran mengembangkan kajian ekonomi Islam secara akademik dan sistematis. Program studi seperti Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, dan Manajemen Zakat Wakaf yang berkembang di lembaga-lembaga ini mencetak lulusan yang punya penguasaan teknis sekaligus fondasi keislaman yang kuat, idealnya sebagaimana digambarkan lewat kurikulum integratif di bagian C.
Universitas nasional, baik negeri maupun swasta yang tidak berbasis keagamaan, mengambil peran berbeda namun tidak kalah penting. Ketika universitas nasional membuka program studi ekonomi syariah atau memasukkan mata kuliah ekonomi Islam dalam kurikulum ekonomi konvensional mereka, jangkauan penyebaran nilai-nilai ekonomi syariah menjadi lebih luas, menjangkau mahasiswa yang mungkin tidak berlatar belakang pendidikan agama namun tertarik pada bidang ini karena peluang karier di industri keuangan syariah yang terus berkembang.
Sinergi antara ketiga jenis lembaga ini penting agar pengembangan SDM ekonomi syariah tidak terjebak dalam silo masing-masing. Kolaborasi riset antara perguruan tinggi Islam dan universitas nasional, program magang santri di lembaga keuangan syariah modern, serta pertukaran pengajar antar lembaga bisa memperkaya kualitas pendidikan ekonomi syariah secara keseluruhan, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga kokoh secara nilai dan luas wawasannya.
E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan
Seluruh pembahasan dalam buku ini, dari akar sejarah di Bab 3 hingga strategi kebijakan kelembagaan di Bab 14, pada akhirnya bergantung pada satu faktor penentu: apakah generasi penerus mampu dan mau menjadi agen yang mewujudkan cita-cita sistem ekonomi berkeadilan ini dalam praktik nyata, bukan sekadar wacana akademik yang berhenti di ruang kelas.
Generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi pendiri bangsa yang merumuskan pasal 33 UUD 1945. Mereka hidup di era digital yang penuh godaan konsumerisme instan, sekaligus punya akses informasi dan jejaring global yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Tantangan ini sekaligus peluang—generasi muda yang paham teknologi bisa menjadi motor inovasi dalam mengembangkan fintech syariah, platform crowdfunding wakaf digital sebagaimana disinggung di Bab 12 dan 13, atau model bisnis halal yang kreatif dan kompetitif di pasar global.
Menjadi agen transformasi membutuhkan lebih dari sekadar penguasaan teori. Mahasiswa program studi seperti Perbankan Syariah perlu membangun kepekaan terhadap persoalan ketimpangan dan kemiskinan yang nyata di sekitar mereka, bukan hanya menghafal konsep zakat dan wakaf sebagai materi ujian. Keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan masyarakat, magang di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang dibahas di Bab 12, atau riset lapangan tentang praktik ekonomi kerakyatan di berbagai daerah, semuanya membangun kepekaan yang tidak bisa diperoleh semata dari bangku kuliah.
Transformasi sistem ekonomi berkeadilan yang dicita-citakan sepanjang buku ini bukan proyek yang selesai dalam satu generasi. Ia membutuhkan estafet yang berkelanjutan—generasi hari ini melanjutkan apa yang sudah dirintis pendiri bangsa dan organisasi Islam sejak awal abad ke-20 sebagaimana ditelusuri di Bab 3, sembari mempersiapkan fondasi bagi generasi berikutnya untuk melangkah lebih jauh. Keberhasilan estafet ini pada akhirnya bergantung pada sejauh mana pendidikan ekonomi hari ini benar-benar berhasil menanamkan bukan hanya pengetahuan teknis, tapi juga karakter dan komitmen nilai yang menjadi fondasi seluruh gagasan dalam buku ini.
Lanjut ke Bab 16, atau mau referensi akademik dulu untuk Bab 15
Komentar
Posting Komentar