BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF
A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir
Falah, dalam terminologi Islam, berarti kemenangan atau kesejahteraan sejati yang mencakup dua dimensi sekaligus: kesejahteraan duniawi (falah fi al-dunya) dan keselamatan ukhrawi (falah fi al-akhirah). Konsep ini berbeda dari ukuran kesejahteraan konvensional yang semata mengukur pertumbuhan ekonomi lewat produk domestik bruto atau pendapatan per kapita. Falah menuntut keseimbangan antara pencapaian materi dan pencapaian spiritual, antara kemakmuran individu dan kemaslahatan kolektif.
"Masyarakat adil dan makmur" adalah frasa yang sudah lama melekat dalam wacana kebangsaan Indonesia, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan bernegara. Frasa ini menyatukan dua kata kunci yang saling melengkapi: keadilan sebagai prasyarat, kemakmuran sebagai hasil. Kemakmuran tanpa keadilan hanya melahirkan kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara keadilan tanpa kemakmuran hanya melahirkan pemerataan dalam kemiskinan.
Konvergensi antara falah dan masyarakat adil dan makmur terletak pada penolakan bersama terhadap ukuran kesejahteraan yang sempit dan semata material. Keduanya menuntut agar pembangunan ekonomi dievaluasi dari dampaknya terhadap kualitas hidup manusia secara menyeluruh—bukan hanya angka pertumbuhan, tapi juga distribusi manfaat, keberlanjutan lingkungan, dan ketenangan batin masyarakat yang menjalaninya. Seluruh pembahasan sepanjang buku ini, dari kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme di Bab 4, hingga instrumen fiskal dan filantropi Islam di Bab 10 sampai 12, pada dasarnya adalah upaya merumuskan jalan konkret menuju konvergensi ini.
Yang membedakan visi ini dari sekadar retorika politik adalah tuntutan operasionalnya: falah dan masyarakat adil dan makmur bukan tujuan yang cukup diucapkan dalam pidato kenegaraan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang bisa diukur dan dievaluasi, sebagaimana sudah dibahas lewat berbagai instrumen kebijakan di bab-bab sebelumnya.
B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia
Frasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sudah dibahas sebagai tolok ukur sistem fiskal di Bab 11, di sini diangkat pada level yang lebih luas sebagai visi peradaban bangsa secara keseluruhan, bukan sekadar kriteria evaluasi kebijakan fiskal semata.
Sebagai visi peradaban, frasa ini menuntut Indonesia membangun identitas yang utuh: negeri yang makmur secara materi, sekaligus diberkahi karena dikelola dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemakmuran materi tanpa keberkahan hanya melahirkan kekayaan yang rapuh, rentan terhadap krisis, korupsi, dan ketimpangan yang pada akhirnya menggerogoti fondasi bangsa dari dalam. Keberkahan tanpa kemakmuran materi juga tidak cukup untuk menjawab tantangan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketertinggalan pembangunan yang masih dihadapi jutaan rakyat Indonesia.
Visi ini menuntut peradaban Indonesia dibangun di atas keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan integritas moral, sebuah keseimbangan yang sudah ditelusuri fondasinya sejak Bab 3 lewat pertemuan tradisi lokal dan nilai Islam, diperkuat lewat kerangka konstitusional di Bab 4, 7, dan 14, serta dioperasikan lewat berbagai instrumen kebijakan di Bab 8 hingga 12. Baldatun thayyibatun bukan konsep yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari seluruh rangkaian argumen yang sudah dibangun sepanjang buku ini.
Sebagai visi peradaban, konsep ini juga menuntut kesadaran bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembangunan karakter bangsa, sebagaimana ditegaskan di Bab 15. Sebuah negeri bisa saja mencapai angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi jika dikelola dengan cara yang korup dan menzalimi rakyat kecil, ia tidak layak disebut baldatun thayyibatun dalam pengertian yang sesungguhnya.
C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Transformasi menuju sistem ekonomi Pancasila-Islam yang utuh membutuhkan tahapan yang realistis, tidak bisa dicapai lewat perubahan drastis dalam waktu singkat mengingat kompleksitas kelembagaan dan regulasi yang sudah dibahas di Bab 14.
Jangka pendek, dalam rentang lima tahun ke depan, prioritas utama terletak pada penguatan fondasi kelembagaan yang sudah ada. Ini mencakup percepatan integrasi data antar lembaga pengelola zakat, wakaf, dan bantuan sosial pemerintah sebagaimana disinggung di Bab 11 dan 14, perluasan sertifikasi halal bagi UMKM lewat skema yang lebih sederhana sebagaimana dibahas di Bab 14, serta penguatan tata kelola perbankan syariah agar porsi pembiayaan berbasis bagi hasil terus meningkat, mengatasi kritik yang sudah disampaikan di Bab 10.
Jangka menengah, dalam rentang lima hingga lima belas tahun, fokus bergeser pada pendalaman struktur ekonomi. Industri halal perlu naik kelas dari sekadar memenuhi pasar domestik menjadi kekuatan ekspor utama sebagaimana dicita-citakan di Bab 8 dan 13, pasar modal syariah perlu diperdalam agar setara dengan pasar modal konvensional dari sisi likuiditas dan variasi instrumen, serta kurikulum pendidikan ekonomi integratif sebagaimana dibahas di Bab 15 perlu diterapkan secara lebih luas di berbagai perguruan tinggi, tidak terbatas pada program studi ekonomi syariah saja.
Jangka panjang, dalam rentang menuju dua hingga tiga dekade ke depan, target akhirnya adalah terwujudnya sistem ekonomi Pancasila-Islam yang benar-benar berdiri sebagai sistem tersendiri sebagaimana diargumentasikan di Bab 7, bukan lagi sekadar alternatif niche di samping sistem konvensional yang dominan. Ini berarti Indonesia benar-benar menjadi episentrum ekonomi syariah dunia sebagaimana divisikan di Bab 13, ketimpangan ekonomi menurun signifikan lewat kombinasi instrumen fiskal konvensional dan Islam yang terintegrasi sebagaimana dibahas di Bab 11, dan generasi yang lahir dari sistem pendidikan berkarakter sebagaimana dibahas di Bab 15 sudah memegang posisi kepemimpinan di berbagai sektor ekonomi dan pemerintahan.
Roadmap ini tidak bersifat kaku dan linear. Setiap tahapan membutuhkan evaluasi berkala, penyesuaian terhadap dinamika politik dan ekonomi global, serta konsistensi lintas periode pemerintahan yang tidak selalu mudah dijaga dalam sistem demokrasi yang berganti kepemimpinan setiap lima tahun.
D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi
Transformasi sistem ekonomi sebesar ini tidak bisa digantungkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Ia membutuhkan gerakan kolektif dari berbagai elemen masyarakat yang punya peran dan kekuatan berbeda-beda.
Masyarakat sipil, termasuk organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, punya peran mengawal implementasi kebijakan di lapangan sekaligus menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat akar rumput dengan perumus kebijakan di tingkat pusat. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU, sebagaimana ditelusuri perannya sejak Bab 3, terus relevan hari ini lewat jaringan amal usaha dan program pemberdayaan ekonomi yang mereka jalankan hingga ke pelosok daerah.
Ulama memegang peran menjaga otentisitas nilai syariah dalam setiap inovasi ekonomi yang berkembang, memastikan produk dan praktik keuangan syariah benar-benar sesuai prinsip, tidak sekadar mengejar keuntungan komersial dengan mengorbankan substansi syariah, sebagaimana dikritik di Bab 10. Peran ulama juga penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, wakaf, dan praktik ekonomi yang berkeadilan lewat dakwah yang menyentuh kehidupan ekonomi sehari-hari, bukan sekadar ceramah normatif yang terpisah dari persoalan konkret masyarakat.
Cendekiawan dan akademisi bertanggung jawab terus mengembangkan kajian akademik yang memperkuat fondasi teoretis ekonomi Pancasila-Islam, sebagaimana sudah dirintis pemikir seperti Mubyarto dan berbagai ekonom muslim yang disinggung di Bab 7. Riset yang terus diperbarui penting agar sistem ini tidak stagnan, melainkan terus berkembang merespons tantangan ekonomi kontemporer seperti digitalisasi dan perubahan iklim.
Pengusaha, baik skala besar maupun UMKM, adalah pihak yang benar-benar mempraktikkan nilai-nilai ini dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Tanpa keterlibatan aktif pengusaha dalam menjalankan bisnis yang jujur, membayar zakat perusahaan secara taat, serta berpartisipasi dalam ekosistem industri halal dan keuangan syariah sebagaimana dibahas di Bab 8 hingga 10, seluruh kerangka kebijakan dan regulasi yang sudah dibangun tidak akan punya makna nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Sinergi keempat elemen ini—masyarakat sipil yang mengawal implementasi, ulama yang menjaga nilai, cendekiawan yang memperkuat teori, dan pengusaha yang mempraktikkan di lapangan—menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan transformasi yang dicita-citakan sepanjang buku ini.
E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadaban
Tahun 2045 menandai satu abad kemerdekaan Indonesia, sebuah momentum simbolik yang sering dijadikan tonggak visi jangka panjang pembangunan nasional. Dalam konteks buku ini, momentum tersebut bisa dibaca sebagai batas waktu yang realistis untuk mengevaluasi sejauh mana arsitektur ekonomi integratif Pancasila-Islam yang dibahas sepanjang enam belas bab ini benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara.
Arsitektur ekonomi integratif menuju 2045 mensyaratkan beberapa pencapaian kunci. Indonesia perlu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah lewat penguatan daya saing industri, termasuk industri halal yang sudah dibahas potensinya di berbagai bab, sambil memastikan pertumbuhan tersebut tidak melahirkan ketimpangan baru yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Sistem keuangan syariah perlu benar-benar mendalam dan kompetitif, tidak hanya unggul dari sisi jumlah nasabah muslim, tapi juga dari sisi inovasi produk dan daya saing global sebagaimana dicita-citakan di Bab 13.
Kelembagaan negara, dari OJK hingga BAZNAS dan BWI sebagaimana dibahas di Bab 14, perlu benar-benar terintegrasi dalam satu ekosistem yang koheren, bukan lagi berjalan sebagai entitas terpisah yang sesekali berkolaborasi. Generasi yang lahir dari sistem pendidikan berkarakter sebagaimana dibahas di Bab 15 perlu sudah memegang posisi kepemimpinan strategis, membawa nilai-nilai integratif ini bukan sebagai teori yang dihafal, melainkan sebagai cara pandang yang benar-benar membentuk keputusan mereka dalam mengelola negara dan bisnis.
"Negara maju berkeadaban" adalah frasa yang sengaja dipilih untuk menegaskan bahwa kemajuan yang dituju bukan sekadar kemajuan ekonomi dalam pengertian sempit—pertumbuhan produk domestik bruto atau pendapatan per kapita semata—melainkan kemajuan yang disertai keadaban: keadilan sosial yang nyata dirasakan rakyat, tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan keseimbangan antara pencapaian materi dan nilai spiritual sebagaimana dicita-citakan lewat konsep falah dan baldatun thayyibatun di bagian awal bab ini.
Perjalanan menuju 2045 bukan proses yang otomatis akan terjadi seiring berjalannya waktu. Ia membutuhkan kerja kolektif yang konsisten dari seluruh elemen bangsa sebagaimana dibahas di bagian D, dukungan kebijakan yang terarah sebagaimana dirumuskan lewat roadmap di bagian C, serta fondasi nilai yang kokoh sebagaimana ditelusuri sejak akar sejarahnya di Bab 3 hingga visi peradaban di bagian awal bab ini. Jika seluruh elemen ini bergerak bersama secara konsisten, cita-cita masyarakat adil dan makmur yang sudah menjadi tujuan bernegara sejak awal kemerdekaan punya peluang nyata untuk benar-benar terwujud, bukan sekadar tertulis indah dalam pembukaan konstitusi.
Komentar
Posting Komentar