BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN
A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam
Ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Islam masuk, masyarakat di kepulauan ini sudah punya sistem tukar-menukar, pertanian, dan pelayaran yang mapan. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Cina, dan Timur Tengah. Di sinilah Islam mulai masuk—bukan lewat penaklukan militer seperti di sebagian Timur Tengah, tapi lewat jalur dagang. Para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Pasai, dan Gresik membawa Islam sambil berdagang.
Karena jalur masuknya lewat perdagangan, Islam di Nusantara sejak awal sudah lekat dengan etos ekonomi. Konsep dagang yang jujur, timbangan yang benar, dan larangan riba bukan diajarkan lewat kitab semata, tapi lewat teladan langsung para pedagang muslim yang berinteraksi dengan penduduk lokal. Proses ini berjalan pelan dan mengakar, bukan lewat pemaksaan.Yang menarik, Islam tidak menghapus adat yang sudah ada. Sistem gotong royong, musyawarah desa, dan hukum adat soal tanah dan warisan tetap berjalan, hanya diberi warna baru lewat nilai-nilai syariah. Di banyak daerah muncul percampuran yang khas: hukum waris adat berdampingan dengan faraid, sistem bagi hasil pertanian (seperti maro atau mertelu di Jawa) yang mirip prinsip mudharabah dan musyarakah walau tidak lahir dari fikih secara langsung. Wali Songo, misalnya, dikenal luas menyisipkan nilai-nilai ekonomi Islam lewat jalur budaya—pasar, kesenian, hingga pesantren yang juga berfungsi sebagai pusat ekonomi umat.
Pertemuan adat dan Islam ini melahirkan karakter ekonomi Nusantara yang khas: tidak kaku secara tekstual, tapi tetap berpegang pada prinsip dasar syariah seperti keadilan, larangan eksploitasi, dan keberkahan dalam usaha.
B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam
Gotong royong bukan sekadar kebiasaan sosial masyarakat Nusantara, melainkan fondasi ekonomi yang sudah berjalan turun-temurun. Sistem seperti sambatan di Jawa, mapalus di Minahasa, atau subak di Bali menunjukkan bahwa masyarakat sudah lama mengorganisasi diri secara kolektif untuk menyelesaikan pekerjaan besar—menanam padi, membangunrumah, mengelola irigasi—tanpa mengandalkan mekanisme pasar semata.
Islam datang membawa konsep yang secara prinsip selaras: ta'awun, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awun bukan sekadar anjuran moral, tapi punya implikasi ekonomi yang jelas. Dari sinilah lahir instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang semuanya berfungsi mendistribusikan kekayaan dan mencegah penumpukan modal di segelintir orang.
Pertemuan antara paham kekeluargaan lokal dan ta'awun dalam Islam menghasilkan model ekonomi yang unik: bukan individualistik ala kapitalisme murni, dan bukan pula kolektivisme yang menafikan hak milik pribadi seperti sosialisme. Model ini menempatkan kepentingan bersama dan kepentingan individu dalam keseimbangan, dengan solidaritas sosial sebagai perekatnya.
Konsep ini kelak menjadi salah satu akar dari apa yang disebut ekonomi kerakyatan—istilah yang lahir jauh kemudian, tapi jiwanya sudah hidup sejak lama dalam praktik gotong royong yang diperkuat nilai ta'awun.
C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara
Periode 1908 hingga 1945 adalah masa ketika kesadaran kebangsaan tumbuh berbarengan dengan kesadaran ekonomi. Penjajahan Belanda meninggalkan struktur ekonomi yang timpang: sumber daya dikuras untuk kepentingan kolonial, sementara pribumi—termasuk pedagang muslim—terus terpinggirkan oleh sistem yang berpihak pada pengusaha asing, terutama pedagang Cina dan Eropa yang mendapat fasilitas lebih.
Ketimpangan inilah yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi pergerakan, dan tidak sedikit yang berangkat dari kesadaran ekonomi sebelum berkembang menjadi kesadaran politik yang lebih luas. Budi Utomo pada 1908 memang lebih menonjol dalam isu pendidikan dan budaya priyayi Jawa, tapi ia membuka jalan bagi organisasi-organisasi lain yang lahir dengan semangat memperjuangkan hak ekonomi rakyat pribumi, terutama umat Islam yang jadi mayoritas.
Warisan ekonomi Islam pada periode ini terlihat dari upaya membangun kekuatan ekonomi umat secara mandiri—lewat koperasi, perkumpulan dagang, dan lembaga pendidikan yangjuga mengajarkan keterampilan usaha. Semangat ini tidak berhenti sampai proklamasi kemerdekaan pada 1945, melainkan terus menjadi rujukan ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar ekonomi Indonesia merdeka, termasuk pemikiran tentang ekonomi berazaskan kekeluargaan yang kelak dituangkan dalam UUD 1945 pasal 33.
D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan
Kebangkitan nasional sering dibaca semata sebagai gerakan politik melawan kolonialisme. Padahal, di baliknya ada fondasi nilai yang lebih dalam, khususnya bagi kalangan santri dan pedagang muslim: nilai tauhid.
Tauhid mengajarkan bahwa manusia setara di hadapan Allah, tidak ada yang lebih tinggi karena kekayaan, keturunan, atau kedudukan kolonial. Prinsip ini secara langsung berbenturan dengan sistem kasta ekonomi yang diciptakan kolonial Belanda, di mana pribumi ditempatkan di kelas ekonomi paling bawah. Kesadaran akan kesetaraan inilah yang mendorong umat Islam bergerak bersama, melampaui sekat suku dan daerah, untuk memperjuangkan martabat ekonomi dan politik bangsa.Nilai kebersamaan yang tumbuh dari tauhid ini kemudian mewujud dalam bentuk organisasi massa dan pergerakan yang melibatkan lintas kalangan—santri, priyayi, pedagang, hingga buruh. Semangat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim) berpadu dengan semangat ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), melahirkan bentuk nasionalisme yang khas Indonesia: nasionalisme yang tidak menegasikan agama, justru ditopang olehnya.
Dalam konteks ekonomi, refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini terlihat dari penolakan terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan diskriminatif, serta dorongan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana kesejahteraan tidak hanya milik kelompok tertentu.
E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan
Tiga organisasi ini punya kontribusi berbeda tapi saling melengkapi dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia.
Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911 di Solo, lahir dari kebutuhan mendesak: melindungi pedagang batik pribumi muslim dari persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa yang saat itu mendapat dukungan lebih besar dari kolonial. SDI bisa disebut sebagai organisasi ekonomi berbasis Islam pertama yang terorganisasi secara modern di Nusantara. Ia kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, yang meluaskan cakupan perjuangan dari sekadar ekonomi dagang menjadi gerakan sosial-politik yang lebih besar. Warisan SDI penting karena menunjukkan bahwa perjuangan ekonomi umat bisa terorganisasi secara kolektif, bukan sekadar usaha perorangan yang berjalan sendiri-sendiri.
Muhammadiyah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta, mengambil jalan yang lebih menekankan pembaruan (tajdid) dan pemberdayaan lewat pendidikan, kesehatan, dan amal usaha. Dalam ranah ekonomi, Muhammadiyah dikenal membangun jaringan amal usaha yang luas—sekolah, rumah sakit, panti asuhan—yang semuanya dikelola dengan manajemen modern namun berlandaskan semangat filantropi Islam. Pendekatan ini menekankan kemandirian ekonomi umat lewat pendidikan dan pengelolaan lembaga yang profesional, sehingga umat tidak hanya dibina secara spiritual tapi juga dibekali kapasitas untuk mandiri secara ekonomi dan sosial.
Nahdlatul Ulama (NU), didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 1926, tumbuh dari basis pesantren yang sudah lama menjadi pusat ekonomi rakyat di pedesaan. Pesantren NU sejakawal berfungsi ganda: sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus pusat kegiatan ekonomi lokal, termasuk pertanian, perdagangan kecil, dan koperasi santri. NU menekankan pendekatan yang akomodatif terhadap tradisi lokal (sebagaimana dibahas pada bagian A), sehingga ekonomi kerakyatan yang dibangun NU cenderung tumbuh dari akar rumput, menyatu dengan kehidupan ekonomi masyarakat desa yang sudah ada sebelumnya.
Ketiga organisasi ini, meski berbeda pendekatan—SDI lewat perlindungan dagang dan konsolidasi kolektif, Muhammadiyah lewat pembaruan dan amal usaha modern, NU lewat penguatan basis pesantren dan tradisi lokal—sama-sama menyumbang fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kerakyatan: sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, dibangun dari bawah, dan berlandaskan nilai keadilan serta kebersamaan. Warisan inilah yang terus menjadi rujukan dalam perkembangan ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan Indonesia hingga hari ini.
Komentar
Posting Komentar