BAB 4, Mata kuliah pancasila

 

BAB 4: SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif

Sistem ekonomi, secara sederhana, adalah cara suatu masyarakat mengatur tiga pertanyaan mendasar: apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi itu didistribusikan. Tapi di balik definisi sederhana ini ada perbedaan mendasar soal siapa yang berhak mengatur, atas dasar nilai apa aturan itu dibuat, dan tujuan akhir apa yang hendak dicapai.

Ada beberapa unsur yang selalu muncul dalam setiap sistem ekonomi, apa pun ideologinya: kepemilikan (siapa yang boleh memiliki sumber daya dan alat produksi), mekanisme alokasi (pasar bebas, perencanaan terpusat, atau kombinasi keduanya), peran negara (minimal, dominan, atau penyeimbang), dan tujuan distribusi (efisiensi semata, pemerataan, atau kombinasi keduanya).

Kapitalisme menempatkan kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar sebagai inti sistem. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, negara hadir seminimal mungkin, dan efisiensi jadi ukuran keberhasilan utama. Sosialisme berangkat dari arah berlawanan: kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi, perencanaan terpusat menggantikan pasar, dan pemerataan jadi tujuan utama meski sering mengorbankan efisiensi.

Ekonomi Islam, dan juga ekonomi Pancasila sebagai turunan pemikiran ekonomi Indonesia, mengambil posisi berbeda. Keduanya tidak menolak kepemilikan pribadi seperti sosialisme, tapi juga tidak membiarkan pasar bergerak tanpa batas moral seperti kapitalisme murni. Kepemilikan diakui, tapi dengan fungsi sosial yang melekat. Pasar dibiarkan bekerja, tapi diawasi agar tidak melahirkan eksploitasi. Negara hadir bukan untuk menggantikan pasar, melainkan untuk menjaga agar prinsip keadilan tetap berjalan.

Perbandingan ini penting sebagai pijakan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, karena banyak kesalahpahaman muncul akibat menyamakan ekonomi Islam dengan sosialisme (karena sama-sama menekankan keadilan) atau dengan kapitalisme (karena sama-sama mengakui kepemilikan pribadi), padahal keduanya berangkat dari fondasi filosofis yang berbeda.

B. Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Suara Pancasila dan Islam

Kapitalisme, dalam praktiknya, sering melahirkan ketimpangan yang tajam. Ketika pasar dibiarkan bergerak sepenuhnya tanpa kendali moral, yang terjadi bukan efisiensi yang merata, melainkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pemilik modal. Persaingan bebas pada akhirnya cenderung dimenangkan oleh pihak yang sudah kuat sejak awal, sementara pihak lemah semakin tertinggal. Islam mengkritik keras praktik seperti riba, gharar (ketidakjelasan transaksi), dan monopoli yang merugikan, karena semuanya berpotensi menciptakan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan keadilan bagi pihak lain.

Sosialisme, di sisi lain, punya masalah yang berbeda. Penghapusan hak milik pribadi dan sentralisasi ekonomi di tangan negara memang bertujuan mulia—pemerataan—tapi dalam praktiknya sering mematikan insentif individu untuk berusaha dan berinovasi. Sejarah mencatat banyak negara sosialis yang justru terjebak stagnasi ekonomi karena sistem yang terlalu kaku dan birokratis. Islam juga tidak sejalan dengan pandangan ini, karena hak milik pribadi justru diakui dan dilindungi selama diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan secara bertanggung jawab.

Pancasila, khususnya lewat sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan penjabarannya dalam UUD 1945 pasal 33, mengambil sikap kritis yang sejalan dengan pandangan Islam. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini adalah penolakan tegas terhadap kapitalisme liberal yang membiarkan sektor vital dikuasai swasta tanpa kendali, sekaligus penolakan terhadap sosialisme yang menegasikan peran usaha individu dan koperasi rakyat.

Kritik dari kedua sisi ini—Pancasila dan Islam—pada dasarnya berangkat dari keresahan yang sama: bahwa sistem ekonomi seharusnya melayani manusia, bukan manusia yang diperbudak oleh sistem, entah itu sistem pasar bebas tanpa batas atau sistem terpusat yang menghilangkan kebebasan individu.

C. Ekonomi Islam sebagai "Sistem Sendiri": Relevansinya dengan Posisi Ekonomi Pancasila

Salah satu perdebatan panjang dalam kajian ekonomi Islam adalah apakah ia benar-benar merupakan sistem tersendiri (a system of its own) atau sekadar modifikasi dari kapitalisme dan sosialisme. Pandangan mayoritas ekonom muslim, termasuk tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr lewat karyanya Iqtishaduna, menegaskan bahwa ekonomi Islam berdiri sebagai sistem yang berbeda secara fundamental, bukan sekadar jalan tengah atau kompromi antara dua sistem besar tersebut.

Argumennya sederhana tapi mendasar: kapitalisme dan sosialisme sama-sama lahir dari epistemologi sekuler yang memisahkan nilai agama dari urusan ekonomi. Keduanya berbeda soal siapa yang mengontrol alat produksi, tapi sama-sama tidak menempatkan wahyu sebagai sumber nilai. Ekonomi Islam berangkat dari titik yang sama sekali berbeda: nilai-nilai syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menjadi kerangka dasar yang mengikat seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Posisi ekonomi Pancasila punya kemiripan struktural dengan klaim ini, meski sumber nilainya berbeda. Ekonomi Pancasila, sebagaimana dirumuskan oleh ekonom seperti Mubyarto, juga mengklaim diri sebagai sistem yang khas Indonesia, bukan sekadar campuran kapitalisme dan sosialisme. Nilai yang jadi rujukannya bukan wahyu, melainkan falsafah bangsa yang termuat dalam Pancasila—terutama semangat kekeluargaan dan gotong royong yang sudah dibahas di Bab 3.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, relevansi antara kedua "sistem sendiri" ini menjadi sangat kuat. Ekonomi Pancasila secara substansi banyak menyerap nilai-nilai yang juga hidup dalam ajaran Islam—kekeluargaan yang mirip ta'awun, keadilan sosial yang sejalan dengan konsep adl dalam Islam, dan penolakan terhadap eksploitasi yang sama-sama ditemukan dalam larangan riba dan monopoli. Karena itulah ekonomi syariah di Indonesia tidak dianggap sebagai sistem asing yang dipaksakan, melainkan sebagai penjabaran lebih konkret dari nilai-nilai yang sebenarnya sudah terkandung dalam dasar negara.

D. Titik-Titik Persamaan Mendasar: Moralitas, Keadilan, dan Penolakan Eksploitasi

Ada tiga titik temu utama antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila yang layak digarisbawahi satu per satu.

Pertama, soal moralitas. Baik Islam maupun Pancasila menolak pandangan bahwa ekonomi adalah ruang bebas nilai, di mana keuntungan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi punya dimensi ibadah—ada pertanggungjawaban di hadapan Allah atas cara memperoleh dan menggunakan harta. Dalam Pancasila, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa seluruh aktivitas bernegara, termasuk ekonomi, tidak lepas dari nilai ketuhanan dan moralitas.

Kedua, soal keadilan. Islam menempatkan adl (keadilan) sebagai salah satu prinsip utama muamalah, tercermin dalam larangan riba, gharar, dan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai sila kelima yang jadi puncak dari seluruh sila lainnya, menegaskan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan segelintir golongan.

Ketiga, soal penolakan eksploitasi. Islam secara tegas melarang segala bentuk pemerasan ekonomi, baik lewat riba, penimbunan (ihtikar), maupun kecurangan dalam takaran dan timbangan. Pancasila lewat pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tiga titik temu ini menunjukkan bahwa meski berangkat dari sumber nilai yang berbeda—wahyu di satu sisi, falsafah bangsa di sisi lain—keduanya menuju arah yang sama: ekonomi yang berpihak pada kemanusiaan, bukan pada logika pasar atau logika kekuasaan negara semata.

E. Perbedaan Epistemologis dan Cara Mengharmonikannya

Meski banyak titik temu, ada perbedaan mendasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja: sumber epistemologi kedua sistem ini berbeda secara fundamental.

Ekonomi Islam bersumber dari wahyu—Al-Qur'an dan Sunnah—sebagai rujukan tertinggi yang bersifat mutlak dan tidak bisa diubah oleh kesepakatan manusia. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, atau aturan waris dalam Islam bersifat tetap (qath'i), tidak bisa direvisi hanya karena perubahan zaman atau kesepakatan politik.

Ekonomi Pancasila, sebaliknya, bersumber dari kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang plural, dirumuskan lewat proses politik dan konsensus nasional. Sifatnya lebih terbuka untuk ditafsirkan ulang sesuai perkembangan zaman, karena ia bukan wahyu, melainkan produk pemikiran kolektif yang mengakomodasi keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia.

Perbedaan epistemologis ini bisa menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, ketika sebuah kebijakan ekonomi nasional harus mengakomodasi seluruh warga negara yang berbeda agama, sementara sebagian nilai yang diusung berasal dari ajaran Islam yang bersifat partikular.

Cara mengharmonikan kedua hal ini ada beberapa. Pertama, memosisikan nilai-nilai universal dalam Islam—keadilan, larangan eksploitasi, kejujuran, tanggung jawab sosial—sebagai kontribusi substansial terhadap ekonomi Pancasila, tanpa perlu memaksakan aspek partikular yang sifatnya spesifik untuk umat Islam saja, seperti kewajiban zakat yang hanya berlaku bagi muslim. Kedua, menempatkan sistem ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam sistem ekonomi nasional yang plural, sebagaimana terlihat dari keberadaan perbankan syariah yang berjalan berdampingan dengan perbankan konvensional dalam kerangka hukum nasional yang sama.

Ketiga, dan ini yang paling penting, memahami bahwa harmonisasi bukan berarti menyamakan dua hal yang berbeda sumbernya, melainkan mencari titik temu fungsional: keduanya sama-sama bisa menjadi jalan menuju keadilan ekonomi, meski berangkat dari akar epistemologi yang berbeda. Ekonomi Pancasila memberi ruang konstitusional yang inklusif bagi seluruh warga negara, sementara ekonomi Islam memberi kedalaman spiritual dan kepastian normatif bagi umat Islam yang menjalankannya. Keduanya bisa berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan, selama masing-masing dipahami sesuai konteks dan ruang lingkupnya sendiri.