A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila
Falah, dalam bahasa Arab, berarti kemenangan atau kesuksesan yang sejati. Dalam ekonomi Islam, konsep ini dipakai untuk menjelaskan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi: bukan sekadar akumulasi kekayaan material, tapi kesejahteraan yang mencakup dunia dan akhirat sekaligus. Falah punya dua dimensi. Di dunia, falah berarti hidup yang layak, tercukupi kebutuhan pokoknya, dan bebas dari kemiskinan struktural. Di akhirat, falah berarti keselamatan dan kebahagiaan abadi yang didapat lewat cara memperoleh dan membelanjakan harta yang sesuai syariah.
Konsekuensi dari kerangka ini penting: pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi dicapai lewat cara-cara yang melanggar syariah, misalnya lewat riba atau eksploitasi, tidak bisa disebut falah, meski secara angka terlihat sukses. Ukuran keberhasilan ekonomi Islam jadi lebih luas daripada sekadar produktivitas atau pertumbuhan.
Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi Pancasila, yang tercantum eksplisit dalam sila kelima, punya cakupan yang berbeda tapi arahnya sama-sama menolak ukuran keberhasilan yang sempit. Bung Hatta pernah menulis bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Keadilan sosial di sini bukan hanya soal distribusi pendapatan yang merata, tapi juga soal akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Bedanya, falah punya rujukan transendental yang jelas, keselamatan akhirat, sementara keadilan sosial Pancasila dirumuskan dalam bahasa sekuler-konstitusional yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang agama. Tapi keduanya sama-sama menolak paradigma bahwa PDB yang tinggi otomatis berarti masyarakat sejahtera. Kedua konsep ini menuntut ukuran yang lebih menyeluruh soal apa artinya hidup baik dalam masyarakat.
B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia
Maqashid syariah adalah kerangka yang dirumuskan ulama seperti Imam Al-Ghazali dan disistematisasi lebih lanjut oleh Asy-Syatibi, yang menjelaskan tujuan-tujuan besar di balik setiap hukum syariah. Ada lima hal pokok yang wajib dilindungi: hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta).
Kelima aspek ini bukan cuma kategori teologis abstrak, tapi bisa diturunkan jadi indikator pembangunan yang konkret. Hifz an-nafs, misalnya, berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan dan jaminan hidup yang layak. Hifz al-aql berkaitan dengan pendidikan dan larangan konsumsi zat yang merusak akal seperti khamr dan narkoba. Hifz an-nasl berkaitan dengan perlindungan keluarga, termasuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak dan generasi mendatang. Hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan hak milik dan mekanisme ekonomi yang adil, termasuk larangan riba dan penipuan. Hifz ad-din berkaitan dengan kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan tanpa tekanan.
Pembangunan manusia Indonesia, yang diukur negara lewat Indeks Pembangunan Manusia dengan tiga dimensi utama (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak), sebenarnya menyentuh sebagian besar dari lima maqashid ini meski dengan bahasa dan metodologi yang berbeda. Kesehatan dalam IPM sejalan dengan hifz an-nafs, pendidikan sejalan dengan hifz al-aql, dan standar hidup layak sejalan dengan hifz al-mal. Yang belum tercakup secara eksplisit dalam IPM adalah dimensi hifz ad-din dan hifz an-nasl, yang lebih sulit diukur lewat indikator kuantitatif konvensional. Di sinilah maqashid syariah menawarkan perspektif tambahan yang bisa memperkaya definisi pembangunan manusia, terutama untuk aspek-aspek yang sering terlewat dalam pengukuran berbasis angka semata.
C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif
Kemiskinan dalam kajian ekonomi biasanya dibedakan jadi dua jenis: kemiskinan absolut, di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, dan kemiskinan relatif, di mana seseorang berada jauh di bawah standar hidup rata-rata masyarakat sekitarnya meski kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kesenjangan, yang biasa diukur lewat rasio Gini, berbicara soal jarak antara kelompok kaya dan miskin, bukan soal apakah kebutuhan dasar terpenuhi atau tidak. Ketergantungan adalah persoalan lain lagi: kondisi di mana seseorang atau suatu kelompok terus-menerus butuh bantuan eksternal untuk bertahan hidup, tanpa ada jalan keluar menuju kemandirian.
Ketiga persoalan ini sering dianggap satu paket, padahal punya akar sebab yang berbeda-beda dan butuh pendekatan berbeda pula. Kemiskinan absolut biasanya diatasi lewat bantuan langsung dan jaring pengaman sosial. Kesenjangan butuh kebijakan struktural jangka panjang seperti pajak progresif, akses pendidikan yang merata, dan reforma agraria. Ketergantungan justru butuh pendekatan yang hati-hati, karena bantuan yang tidak dirancang baik bisa memperparah ketergantungan alih-alih menyelesaikannya.
Analisis integratif di sini berarti melihat ketiganya sebagai siklus yang saling berkaitan. Kemiskinan struktural yang dibiarkan lama bisa melahirkan ketergantungan antargenerasi, sementara kesenjangan yang lebar membuat mobilitas sosial makin sulit, yang pada gilirannya memperdalam kemiskinan kelompok bawah. Instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf dalam tradisi Islam, atau program bantuan sosial dan subsidi dalam kebijakan negara, punya risiko yang sama kalau dirancang sebagai bantuan sesaat tanpa disertai program pemberdayaan yang membangun kapasitas ekonomi penerima. Yang membedakan pendekatan yang berhasil dari yang gagal biasanya bukan besaran dananya, tapi apakah bantuan itu disertai mekanisme yang mendorong penerima keluar dari lingkaran ketergantungan, misalnya lewat pelatihan keterampilan, akses modal usaha, atau pendampingan usaha kecil.
D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial
PDB (Produk Domestik Bruto) mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Angka ini berguna untuk melihat skala ekonomi, tapi punya keterbatasan serius kalau dipakai sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan. PDB bisa naik meski distribusinya sangat timpang, meski kualitas lingkungan memburuk, atau meski jam kerja masyarakat memanjang tanpa kenaikan kesejahteraan yang sepadan.
Beberapa alternatif sudah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini. Indeks Pembangunan Manusia menambahkan dimensi kesehatan dan pendidikan. Gross National Happiness yang dipakai Bhutan mengukur kebahagiaan subjektif masyarakat. Indeks Gini mengukur pemerataan. Di ranah ekonomi Islam, ada upaya merumuskan indikator berbasis maqashid syariah, yang mencoba mengukur sejauh mana kondisi ekonomi suatu masyarakat mendukung perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama secara bersamaan.
Kesejahteraan holistik yang mengarah pada falah dan keadilan sosial berarti indikator pembangunan perlu memasukkan setidaknya empat hal yang sering terlewat dari PDB: pemerataan distribusi (bukan cuma total nilai produksi), keberlanjutan lingkungan (bukan cuma output jangka pendek), kualitas spiritual dan moral masyarakat (yang sulit diukur tapi nyata pengaruhnya terhadap rasa aman dan bahagia), dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi (bukan cuma pertumbuhan saat kondisi normal). Tantangan besar dari pendekatan ini bukan pada perumusan konsepnya, yang sudah cukup banyak dibahas akademisi, tapi pada operasionalisasi: bagaimana mengubah nilai-nilai kualitatif seperti falah menjadi angka yang bisa dipakai pembuat kebijakan untuk mengevaluasi program dari waktu ke waktu.
E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah
Demokrasi ekonomi adalah konsep yang lahir dari pemikiran ekonomi Indonesia, khususnya lewat gagasan Bung Hatta, yang menempatkan negara sebagai pengatur yang memastikan kegiatan ekonomi berjalan untuk kepentingan bersama, bukan didikte oleh kekuatan modal besar. Dalam kerangka ini, negara punya tiga peran utama: sebagai regulator yang membuat aturan main, sebagai pelaku usaha lewat BUMN untuk sektor-sektor vital, dan sebagai penjamin kesejahteraan lewat kebijakan redistribusi dan jaminan sosial.
Wilayah hisbah adalah institusi yang sudah ada sejak masa awal Islam, bertugas mengawasi pasar dan memastikan praktik dagang berjalan sesuai etika dan hukum syariah. Petugas yang disebut muhtasib punya wewenang mengawasi takaran dan timbangan, mencegah penipuan dalam jual beli, menindak praktik penimbunan barang (ihtikar), dan menjaga agar harga pasar tidak dimanipulasi secara sepihak. Institusi ini berfungsi sebagai semacam otoritas pengawas pasar yang independen dari kekuasaan politik semata, tapi tetap punya kewenangan penegakan.
Kedua konsep ini sama-sama menempatkan negara bukan sebagai pemain pasif yang membiarkan mekanisme pasar bekerja sendiri, tapi sebagai pihak yang aktif menjaga agar pasar tetap adil. Fungsi pengawasan hisbah terhadap kecurangan dagang punya kemiripan cukup dekat dengan tugas lembaga modern seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Badan Perlindungan Konsumen, yang sama-sama bertugas mencegah praktik curang dan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Bedanya, hisbah punya cakupan yang lebih luas karena juga menyentuh aspek moral dan etika publik secara umum, tidak melulu soal ekonomi, sementara demokrasi ekonomi modern lebih fokus pada struktur kelembagaan ekonomi negara-bangsa, seperti pembagian peran antara sektor negara, swasta, dan koperasi.
Kalau dirunut fungsinya, keduanya menunjukkan bahwa gagasan negara sebagai regulator pasar yang aktif dan berpihak pada keadilan bukan hal baru, dan sudah punya preseden panjang dalam sejarah kelembagaan ekonomi, baik dalam tradisi Islam maupun dalam pemikiran ekonomi Indonesia modern.
Komentar
Posting Komentar