BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"
A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"
Ada kebiasaan yang cukup umum ketika orang mencoba menjelaskan ekonomi Pancasila-Islam: menyebutnya sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme. Cara pandang ini sebenarnya kurang tepat, dan perlu diluruskan sejak awal.
Menyebut sesuatu sebagai jalan tengah berarti menempatkannya di antara dua kutub yang sudah ada, seolah ia lahir dari proses mencampur sedikit unsur kapitalisme dengan sedikit unsur sosialisme. Padahal ekonomi Pancasila-Islam tidak lahir dari proses semacam itu. Ia punya akar filosofis sendiri, sumber nilai sendiri, dan tujuan akhir sendiri yang tidak bisa direduksi jadi campuran dua sistem lain.
Kapitalisme berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah homo economicus—makhluk rasional yang bertindak semata demi memaksimalkan kepentingan pribadi. Sosialisme berangkat dari asumsi berbeda: manusia adalah makhluk sosial yang kepentingannya harus tunduk pada kepentingan kolektif yang diatur negara. Ekonomi Pancasila-Islam menolak kedua asumsi dasar ini sekaligus. Manusia, dalam pandangan ini, bukan semata makhluk ekonomi rasional, juga bukan sekadar bagian dari kolektif tanpa kehendak bebas. Manusia adalah khalifah—pemegang amanah di muka bumi—yang punya kebebasan berusaha sekaligus tanggung jawab moral kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam.
Karena titik berangkatnya berbeda, hasil akhirnya pun berbeda. Kapitalisme menempatkan pasar sebagai penentu tunggal alokasi sumber daya. Sosialisme menempatkan negara sebagai penentu tunggal. Ekonomi Pancasila-Islam menempatkan keduanya—pasar dan negara—sebagai instrumen yang sama-sama tunduk pada nilai keadilan dan maslahat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pasar dibiarkan bekerja selama tidak melahirkan eksploitasi, negara turun tangan bukan untuk mendominasi tapi untuk menjaga agar hajat hidup orang banyak tidak jatuh ke tangan segelintir pihak.
Ekonom seperti Mubyarto sudah lama menegaskan bahwa ekonomi Pancasila punya ciri yang tidak ditemukan baik di kapitalisme maupun sosialisme: usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang sekaligus mengakui hak milik perseorangan. Ini bukan kompromi setengah-setengah, melainkan sintesis yang berdiri di atas kaki sendiri, dengan logika internal yang koheren.
B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global
Orisinalitas ekonomi Pancasila-Islam terletak pada perpaduan tiga lapis yang jarang ditemukan bersamaan dalam sistem ekonomi mana pun di dunia.
Lapis pertama adalah akar lokal—tradisi gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan yang sudah dibahas panjang di Bab 3. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan sosial yang kebetulan ada, melainkan fondasi yang sudah teruji selama berabad-abad dalam mengorganisasi kehidupan ekonomi masyarakat Nusantara, jauh sebelum konsep-konsep ekonomi modern seperti "koperasi" atau "CSR" dikenal.
Lapis kedua adalah nilai universal Islam—keadilan (adl), tolong-menolong (ta'awun), larangan riba dan gharar, kewajiban zakat, serta konsep amanah dalam pengelolaan harta. Nilai-nilai ini bersifat universal dalam arti berlaku di mana pun umat Islam berada, tidak terikat konteks geografis tertentu. Tapi cara nilai-nilai ini diwujudkan di Indonesia punya warna khas karena berinteraksi dengan lapis pertama tadi.
Lapis ketiga adalah konteks global—realitas bahwa Indonesia hidup dalam sistem ekonomi dunia yang didominasi logika pasar bebas dan institusi keuangan global. Ekonomi Pancasila-Islam tidak bisa menutup diri dari realitas ini. Ia harus mampu bersanding dengan sistem keuangan internasional, mengikuti standar akuntansi global, sambil tetap menjaga jati diri nilai-nilai yang dianutnya.
Perpaduan tiga lapis ini yang membuat sistem ini orisinal. Tidak ada negara lain yang punya kombinasi persis sama: mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tradisi gotong royong yang kuat dan terdokumentasi baik, sekaligus dasar konstitusi yang secara eksplisit mengamanatkan asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945. Malaysia punya basis muslim yang kuat tapi struktur sosialnya berbeda. Timur Tengah punya basis Islam yang kental tapi minim tradisi gotong royong ala Nusantara. Kombinasi khas Indonesia inilah yang jadi dasar klaim orisinalitas.
Orisinalitas ini juga berarti sistem ini tidak statis. Karena ia lahir dari perpaduan tiga lapis yang terus berinteraksi dengan zaman, ekonomi Pancasila-Islam punya ruang untuk terus berkembang—menyerap perkembangan fikih muamalah kontemporer, sekaligus merespons tantangan ekonomi global seperti digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketimpangan yang meluas akibat globalisasi.
C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi
Salah satu unsur paling mendasar dalam sistem ekonomi apa pun adalah soal kepemilikan: siapa yang berhak memiliki apa. Di titik inilah sintesis Pancasila-Islam menunjukkan karakter khasnya lewat pengakuan tiga jenis kepemilikan sekaligus, yang semuanya dinaungi satu bingkai besar: amanah ilahi.
Kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah) diakui penuh dalam Islam, selama diperoleh lewat cara yang halal—bekerja, berdagang, warisan, atau hibah—dan digunakan secara bertanggung jawab. Ini sejalan dengan pengakuan hak milik perseorangan dalam sistem hukum Indonesia. Bedanya dengan kapitalisme, kepemilikan individu dalam pandangan ini tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, larangan menimbun harta secara berlebihan, dan larangan menggunakan harta untuk hal-hal yang merugikan orang lain.
Kepemilikan kolektif atau umum (al-milkiyah al-ammah) mencakup sumber daya yang secara alami harus dinikmati bersama—air, padang rumput, hutan, dan sumber daya alam strategis lainnya. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat dekat dengan semangat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fikih Islam klasik sudah lama membahas kategori ini lewat konsep harta milik umum yang tidak boleh dimonopoli individu.
Kepemilikan negara (al-milkiyah al-dawlah) mencakup aset yang dikelola pemerintah atas nama rakyat, seperti badan usaha milik negara, infrastruktur publik, dan cadangan sumber daya strategis. Negara di sini bukan pemilik dalam arti mutlak seperti dalam sosialisme, melainkan pengelola amanah yang bertanggung jawab menyalurkan manfaatnya kepada rakyat secara adil.
Yang menyatukan tiga jenis kepemilikan ini adalah konsep amanah ilahi—pandangan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah, dan manusia (baik sebagai individu, kelompok, maupun negara) hanyalah pemegang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mengelolanya. Konsep ini mengubah cara pandang terhadap kepemilikan: bukan soal hak mutlak untuk berbuat sesukanya terhadap harta, melainkan soal tanggung jawab mengelola titipan dengan cara yang membawa maslahat, bukan mudarat.
D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pancasila
Untuk melihat posisi ekonomi Pancasila-Islam secara lebih jernih, ada baiknya membandingkan empat paradigma ini berdasarkan beberapa dimensi kunci.
Dari sisi kepemilikan alat produksi, kapitalisme menempatkannya sepenuhnya di tangan swasta, sosialisme sepenuhnya di tangan negara, sementara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama mengakui kepemilikan campuran—individu, kolektif, dan negara—sebagaimana dijelaskan pada bagian C.
Dari sisi peran negara, kapitalisme menghendaki negara seminimal mungkin (laissez-faire), sosialisme menghendaki negara mendominasi seluruh aktivitas ekonomi, sementara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila menempatkan negara sebagai penyeimbang dan penjaga keadilan, hadir ketika pasar gagal melindungi kepentingan masyarakat luas tanpa harus mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi.
Dari sisi mekanisme alokasi sumber daya, kapitalisme mengandalkan sepenuhnya mekanisme harga dan persaingan pasar, sosialisme mengandalkan perencanaan terpusat, sementara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila menggunakan mekanisme pasar yang tetap diberi ruang tapi diawasi agar tidak melahirkan riba, gharar, monopoli merugikan, dan penimbunan.
Dari sisi sumber nilai dan motivasi, kapitalisme bertumpu pada rasionalitas individu yang mengejar keuntungan maksimal, sosialisme bertumpu pada kesetaraan material sebagai tujuan tertinggi, ekonomi Islam bertumpu pada wahyu sebagai sumber nilai mutlak dengan motivasi ibadah dan pertanggungjawaban akhirat, sementara ekonomi Pancasila bertumpu pada falsafah bangsa dengan motivasi kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana dibahas di Bab 3 dan 4.
Dari sisi tujuan akhir, kapitalisme mengarah pada efisiensi dan pertumbuhan sebagai ukuran keberhasilan utama, sosialisme mengarah pada pemerataan mutlak meski mengorbankan insentif individu, sementara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama mengarah pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, dengan maslahat atau kesejahteraan bersama sebagai ukuran akhir, bukan semata angka pertumbuhan ekonomi.
Perbandingan ini menegaskan kembali argumen inti bab ini: ekonomi Pancasila-Islam tidak berada di titik tengah garis lurus antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan berdiri pada sumbu yang berbeda sama sekali, dengan titik berangkat pada nilai amanah dan keadilan, bukan pada spektrum kepemilikan-negara semata. Inilah yang menjadikannya layak disebut sebagai sistem ekonomi tersendiri, bukan sekadar variasi atau kompromi dari dua sistem besar yang sudah ada sebelumnya.
Komentar
Posting Komentar